Menyoal Masalah Perumusan Kebijakan di Indonesia

 

Seringkali kebijakan di Indonesia diperdebatkan oleh masyarakat. Ada saja yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik berupa undang-undang, surat keputusan, dan lain-lain. Tentunya hal ini menunjukan adanya masalah dalam proses penetapan kebijakan tersebut. Masalah-masalah tersebut bisa dianalisis dari aspek peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan, peran masyarakat, dan peran swasta.

Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat bisa ditelusuri dengan analisis aspek yang telah disinggung tadi. Dari aspek pemerintah setidaknya ada dua penyebab munculnya kebijakan yang tidak pro rakyat tadi. Pertama adalah tidak adanya integritas. Dan yang kedua adalah tidak adanya kapabilitas.

Terkait integritas, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak oknum pemerintah yang ditunggangi pihak-pihak swasta yang berkepentingan. Maka tidak heran jika kebijakan yang dirumuskan ada unsur-unsur pesanan dari pihak swasta tersebut. Sudah tentu masalah ini merupakan penghianatan pejabat publik atas kepercayaan rakyat. Pejabat yang seharusnya mengusung aspirasi masyarakat malah memperjuangkan aspirasi yang terkadang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat.

Adapun terkait kapabilitas, sering ditemukan penempatan seseorang tidak sesuai core comptence nya. Hal ini bisa dianggap pada dasarnya bukan masalah yang mendasar, akan tetapi mengurangi efektifitas penentuan kebijakan. Misalnya saja banyak artis yang beralih profesi menjadi wakil rakyat, padahal secara kapabilitas terkadang kurang mumpuni. Yang terjadi pada akhirnya adalah salah urus persoalan masyarakat.

Sekarang kita harus melihat permasalahan proses penetapan kebijakan dari aspek masyarakat. Dalam hal ini kita harus menyoroti keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan. Ternyata yang menjadi masalah adalah kepasifan mereka dalam mengawal dan menyikapai proses penentuan kebijakan sehingga tidak terjadi check and balances yang kuat. Penyebabnya kompleks. Jika kita melihat rata-rata masyarakat kita tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi sehingga pemahaman dan kesadaran urgensi keterlibatan dalam proses penentuan kebijakan pemerintah pun kurang bahkan terkadang tidak ada. Parahnya seringkali tidak ada i’tikad baik dari pemerintah untuk mensosialisasikan rancangan kebijakan secara serius.

Terakhir, kita melihat permasalahan proses penetapan kebijakan dari aspek swasta. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa swasta akan selalu mengintervensi kebijakan pemerintah. Profit yang menjadi tujuan utama memang mengharuskan seperti itu. Yang menjadi masalah adalah jika tujuan itu sampai mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan sosial. Dan hal ini terjadi di negara kita. Negara tidak berdaya membendung intervensi perusahaan multinasional asing karena dihianati oleh para pengurus pemerintahannya sendiri.

Semua permasalahan penetapan kebijakan dari tiga aspek di atas perlu diselesaikan secara komprehensif agar kebijakan yang pro rakyat terwujud. Kita tidak bisa menyelesaikannya secara parsial karena saling terkait satu sama lain. Secara vertikal kita harus mencetak pejabat publik yang berintegritas dan memiliki kapabilitas yang mumpuni. Adapun secara horizontal kita harus terus meningkatkan kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan dan pengawalan kebijakan pemerintah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan mengusahakan pemerataannya. Kemudian kita harus berkompromi dengan swasta tetapi memiliki aturan yang tegas dan jelas agar ada jarak yang ideal untuk membendung intervensi yang berlebihan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s